Sejarah Perkembangan Sistem Perekonomian Di Indonesia

Perekonomian Pada Tahun 1965-1969

A. Pendahuluan.

Pola dan proses dinamika pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh:

a)  Faktor Internal: kondisi fisik (iklim), lokasi geografis, jumlah dan kualitas sumber daya alam, sumber daya manusia, kondisi awal ekonomi, sosial dan budaya, system politik, dan peran pemerintah dalam pembangunan

b)  Faktor eksternal: perkembangan teknologi, kondisi perekonomian dan politik dunia, dan keamanan global

Mengapa Malaysia, Hongkong, India dan Singapora yang dijajah oleh Inggris mengalami pembangunan yang lebih maju di bandingkan dengan Indonesia yang dijajah oleh Belanda?. Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak ditentukan oleh siapa penjajahnya, tapi ditentukan oleh:

a)  Orientasi politik

b)  Sistem ekonomi

c)  Kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi setelah pemerintahan penjajah

B. Sejarah Ekonomi Indonesia.

Kondisi ekonomi tidak menguntungkan: a)    Selama dekade 1950an, pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% b)    Periode 1960 – 1966, pertumbuhan ekonomi 1,9% dan stagflasi (high rate of unemployment and inflation) c)    Periode 1955 – 1965, rata-rata pendapatan pemerintah Rp 151 juta dan pengeluaran Rp 359 juta d)    Produksi sektor pertanian dan perindustrian sangat rendah sebagai akibat dari kurangnya kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung e)    Jumlah uang yang beredar berlebihan, sehingga terjadi inflasi

Kondisi politik: a)    Indonesia menghadapi 2 perang besar dengan Belanda b)    Gejolak politik dalam negeri dan beberapa pemberontakan c)    Manajemen ekonomi makro yang buruk

1. Pemerintahan Orde Lama

Tahun	Pendapatan	Pengeluaran	Saldo
1955	14	16	-2
1956	18	21	-3
1957	21	26	-5
1958	23	35	-12
1959	30	44	-14
1960	50	58	-8
1961	62	88	-26
1962	75	122	-47
1963	162	330	-168
1964	283	681	-398
1965	923	2.526	-1603

Tabel 1. Saldo APBN

Tabel 2. Perkembangan Inflasi dan Jumlah Uang Beredar.

Tahun	Indeks Harga (1954=100)	Pengeluaran
1955	135	12,20
1956	133	13,40
1957	206	18,90
1958	243	29,40
1959	275	34,90
1960	330	47,90
1961	644	67,60
1962	1.648	135,90
1963	3.770	263,40
1964	8.870	675,10
1965	61.400	2.582,0
1966	152.200	5.593,4

Dumairy (1996) menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia:

a)    Periode 1945 – 1950.

b)    Periode demokrasi parlementer/liberal (1950 – 1959)

Banyak partai politik

Sektor formal: pertambangan, pertanian, distribusi, bank, dan transportasi yang padat modal dan dikuasai oleh asing serta berorientasi ekspor memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PDB

8 kali perubahan kabinet:

ü Kabinet Hatta dengan kebijakan Reformasi moneter via devaluasi mata uang local (Gulden) dan pemotongan uang sebesar 50% atas uang kertas yang beredar yang dikeluarkan oleh De Javasche Bank dengan nilai nominal > 2,50 Gulden Indonesia.

ü Kabinet Natsir dengan kebijakan perumusan perencanaan pembangunan ekonomi yang disebut dengan Rencana Urgensi Perekonomian (RUP)

ü Kabinet Sukiman dengan kebijakan nasionalisasi oleh De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia dan penghapusan system kurs berganda

ü Kabinet Wilopo dengan kebijakan anggaran berimbang dalam APBN, memperketat impor, merasionalisasi angkatan bersenjata dengan modernisasi dan pengurangan jumlah personil, serta pengiritan pengeluaran pemerintah

ü Kabinet Ali I dengan kebijakan pembatasan impor dan kebijakan uang ketat

ü Kabinet Burhanudin dengan kebijakan liberalisasi impor, kebijakan uang ketat untuk menekan jumlah uang yang beredar, dan penyempurnaan program benteng (bagian dari program RUP yakni program diskriminasi rasial untuk mengurangi dominasi ekonomi),  memperkenankan investasi asing masuk ke Indonesia, membantu pengusaha pribumi, serta menghapus persetujuan meja bundar (menghilangkan dominasi belanda perekonomian nasional.

ü Kabinet Ali II dengan kebijakan rencana pembangunan lima tahun 1956 - 1960

ü Kebinet Djuanda dengan kebijakan stabilitas politik dan nasionalisasi perusahaan belanda.

c)    Periode demokrasi terpimpin (1959 – 1965)

Dilakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan belanda.

Lebih cenderung kepada pemikiran sosialis komunis

Politik tidak stabil sampai pada puncaknya pada September 1965

2. Pemerintahan Orde Baru

Sejak Maret 1966.

Pemerintah mengarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan sosial.

Pemerintah meninggalkan idiologi komunis dan menjalin hubungan dengan Negara barat dan menjadi anggota PBB, IMF, dan Bank Dunia.

Kondisi perekonomian Indonesia:

(a) ketidakmampuan membayar hutang LN US $32 Milyar

(b) Penerimaan ekspor hanya setengah dari pengeluaran untuk impor

(c) Pengendalian anggaran belanja dan pemungutan pajak yang tidak berdaya

(d) Inflasi 30 – 50 persen per bulan

(e) Kondisi prasarana perekonomian yang bururk

(f) Kapasitas produktif sektor industri dan ekspor menurun

Prioritas kebijakan ekonomi:

(a) Memerangi hiperinflasi

(b) Mencukupkan persediaan pangan (beras)

(c) merehabilitasi prasaran perekonomian

(d) Peningkatan ekspor

(e) Penyediaan lapangan kerja

(f) Mengundang investor asing

Program ekonomi orde baru mencakup:

(a)Jangka pendek

·     Juli – Desember 1966 untuk program pemulihan

·     Januari – Juni 1967 untuk tahap rehabilitasi

·     Juli – Desember 1967 untuk tahap konsolidasi

·     Januari – Juni 1968 untuk tahap stabilisasi

(b)Jangka panjang yang berupa Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) mulai April tahun 1969.

Dalam rangka mendukung kebijakan jangka pendek, pemerintah:

(a) Memperkenalkan kebijakan anggaran berimbang (balanced budget policy)

(b) Pembentukan IGGI

(c) Melakukan reformasi terhadap sistem perbankan

·     UU tahun 1967 tentang Perbankan

·     UU tahun 1968 tentang Bank Sentral

·     Uu tahun 1968 tentang Bank Asing

(d) Menjadi anggota kembali IMF

(e) Pemberian peran yang lebih besar kepada bank bank dan lembaga keuangan lain sebagai ’”agen pembangunan”. Dengan memobilisasi tabungan masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memainkan peranan penting untuk pembangunan pasar uang dan pasar modal.

Mulai 1 April 1969,  Program pembangunan jangka panjang terdiri dari tahapan-tahapan REPELITA dengan sasaran:

(a) stabilitas perekonomian

(b) pertumbuhan ekonomi

(c) pemerataan hasil pembangunan

          Menyusul kudeta komunis yang gagal  dalam bulan September 1965, sebuah pemerintah baru tampil sejak Maret 1966. Rejim baru ini mewarisi keadaan perekonomian yang porak poranda : (a) ketidakmampuan memenuhi kewajiban utang luar negeri sebesar lebih dari US$ 2 Miliar; (b) penerimaan ekspor yang hanya setengah dari pengeluaran untuk impor barang dan jasa; (c) ketidakberdayaan mengendalikan anggaran belanja dan memungut pajak; (d) laju inflasi secepat 30-50 persen per-bulan; dan (e) buruknya kondisi prasarana perekonomian serta penurunan kapasitas produktif sektor industri dan ekspor. Menghadapi keadaan yang demikian parah, ditetapkan beberapa langkah prioritas kebijakan ekonomi yang berupa upaya-upaya :

1.    Memerangi hiperinflasi

2.    Mencukupkan stok bahan pangan, khususnya beras

3.    Merehabilitasi prasarana perekonomian

4.    Meningkatkan ekspor

5.    Menyediakan lapangan kerja, dan

6.    Mengundang kembali investsasi asing

Secara keseluruhan, program ekonomi pemerintah orde baru ini di bagi menjadi dua jangka waktu yang saling berkaitan, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Program ekonomi jangka pendek terdiri atas :

ü  Tahap penyelamata (Juli-Desember 1966)

ü  Tahap rehabilitasi (Januari-Juni 1967)

ü  Tahap konsolidasi (Juli-Desember 1967) dan

ü  Tahap stabilisasi (Januari-Juni 1968)

Program jangka pendek ini diikuti dengan program jangka panjang, terdiri atas rangkaian Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang dimulai pada bulan April 1969.

Dalam rangka mendukung kebijakan jangka pendek, pemerintah memperkenalkan Kebijakan Anggaran Berimbang (Balanced Budget Policy). Sementara itu, berkenaan dengan beban utang luar negeri, terbentuk sebuah “konsorsium” negara-negara donatur bernama Inter-Govermental Group On Indonesia (IGGI). Dengan kebijakan-kebijakanyang di tempuh selama periode jangka pendek ini, Indonesia membuka peluang bagi masuknya investasi asing dan menaruh kepercayaan yang lebih besar pada kekuatan pasar.

         Di sektor moneter, di lakukan reformasi besar atas sistem perbankan. Bersamaan dengan itu, Indonesia kembali menjadi anggota Internasional Monetary Fund (kita keluar dari keanggotaan IMF pada bulan Agustus 1965). Tiga Undang-undang baru tentang perbankan diberlakukan; masing-masing Undang-undang tentang perbankan 1967, Undang-undang tentang Bank Sentral tahun 1968, dan Undang-undang tentang Bank Asing tahun 1968. Ketiganya menjadi basis legal bagi pelaksana dan pengaturan kerangkasistem moneter. Peranan bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan lain sebagai “agen pembangunan” diperbesar. Lembaga-lembaga ini di harapkan memobilisasi tabungan masyarakat guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Mereka juga di harapkan memainkan peranan penting dalam pembangunan pasar uang dan pasar modal.